Ricky Rivaldo Valentino Manao Pengarang

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim terikat pada asas-asas hukum yang berlaku umum, salah satunya ultra petita, Hal ini melarang seorang hakim untuk memutuskan apa yang tidak dituntut oleh penggugat, sehingga ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau Ultra Vires yaitu yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority). Guna menjaga hakim tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam mengadili suatu perkara berdasarkan pertimbanganpertimbangannya sendiri, karena batasannya ada pada apa yang dimohonkan penggugat dalam gugatan. Permasalahannya yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan hakim judex juris yang menerima permohonan kasasi dalam membatalkan putusan judex facti yang mengandung ultra petita dalam perkara wanprestasi nomor 2916K/Pdt/2016 dan bagaimanakah dampak hukum putusan judex juris dalam membatalkan putusan judex facti yang mengandung ultra petita dalam memutus perkara wanprestasi nomor 2916K/Pdt/2016. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris, sifatnya deskripsi analisis, sehingga sumber data baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Landasan hukumnya mengacu pada Pasal 178 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 189 dan (3) Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak didasari oleh gugatan, putusan tersebut sudah semestinya harus dibatalkan karna telah melanggar asas ultra petita, karena seharusnya hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memutus suatu perkara harus bersifat aktif dan menciptakan putusan yang seadil-adilnya, selama putusan tersebut sesuai dengan inti gugatan.