Nikmatul Husna Pengarang

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan suatu bidang, seperti pada bidang ketenagakerjaan. Dalam hukum ketenagakerjaan, aturan itu meliputi tentang persoalan lama waktu kerja, upah yang di dapatkan, bahkan sampai pemberian pesangon ketika tenaga kerja atau buruh tersebut resign atau sudah masuk masa pensiun. Upaya memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam suatu hubungan kerja merupakan tindak lanjut dari penegakan hak asasi manusia. Pengakuan adanya persamaan di muka hukum antara pengusaha dengan pekerja/buruh merupakan konsekuensi yuridis dari makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan kerja haruslah dimulai dengan perjanjian kerja yang baik antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Sebab perjanjian kerja adalah elemen yang cukup penting yang harus diperhatikan ketika seorang pekerja/buruh bekerja di suatu perusahaan. Dengan pembuatan perjanjian kerja yang baik dan sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan, dapat dipastikan perjanjian kerja tersebut akan berjalan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian antara pengusaha dan pekerja/buruh di suatu perusahaan. Dan putusan yang ditetapkan oleh hakim haruslah adil, karena pada hakikatnya, pengadilan sebagai lambang keadilan, di dalam putusan-putusannya senantiasa mengandung muatan bahwa pengadilan akan memberikan keadilan kepada setiap warga masyarakat terutama para pencari keadilan.