Nathaniela Mirabel Capela Pengarang

Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja merupakan sebuah perwujudan hak-hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, pelanggaran yang dilakukan terhadap hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap pekerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, menjamin kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, sehingga terwujud kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Dalam hubungan kerja ada perjanjian kerja yang mana harus dipatuhi dan mengikat sebagai hukum bagi yang membuatnya, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja pada skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja yang di-PHK dikarenakan tidak mencapai target kinerja pada putusan No. 02/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst telah sesuai dengan hukum yang berlaku & teori keadilan. 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus PHI putusan No. 02/Pdt.SusPHI/2020/PN.Jkt.Pst. Metode Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis, sehingga data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan sumber data skunder, agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Landasan hukumnya mengacu kepada UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adapun kesimpulan adalah 1. Terhadap perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja yg di-PHK tersebut juga telah sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan berdasarkan teori 2 orang ahli yaitu Plato dan John Rawls. 1. Kepada pekerja sebaiknya mematuhi dan melaksanakan PKB, Peraturan Internal Perusahaan, Perjanjian Kerja dan segala bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan sebagai suatu aturan hukum yang telah disepakati bersama dan mengikat. Apabila kendala dari pihak perusahaan sebaiknya sebelum sampai ke pengadilan selesaikan dahulu melalui perundingan bipartit dan tripartit dan 2. Kepada perusahaan Sebaiknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang karena pengaruh dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) cukup besar bagi perusahaan dan pekerja itu sendiri.