Mustika Naumi Larasati Pengarang

Banyaknya terjadi kasus suap-menyuap yang dilakukan dalam jabatan merugikan banyak pihak. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan hukum terhadap kasus penyuapan berdasarkan Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020 dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus penyuapan berdasarkan Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis serta landasan hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, KUHP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, kurang memperhatikan fakta bahwa terdakwa FD telah melakukan pengulangan tindak pidana korupsi yang seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Terlebih tindakan terdakwa FD dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan agar menjadi manusia yang lebih atas kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. seharusnya hukuman terdakwa lebih berat lagi. Pengulangan suatu kejahatan yang sama, menunjukan tidak adanya proses perbaikan dan memungkinkan akan mengulangi perbuatan yang sama jika ada kesempatan kembali. Terpidana melakukan kejahatannya saat sedang berada di dalam Lapas, yang seharusnya di dalam Lapas terjadi proses perbaikan diri dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi.