Muhamad Fariz Hardian Pengarang

Tindak pidana kejahatan banyak sekali pada saat ini, banyak sekali para pelaku kejahatan tindak pidana ini tidak jera akan melakukan pelanggaran-pelanggaran maka dari itu perlu adanya penerapan hokum yang diterapakan secara tegas, bijaksana dan sesuai aturan yang berlaku kepada para pelaku pelanggar tindak pidana kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan pelanggaran tindak pidana kembali dan merasa jera. Pada dasarnya tindak pidana itu ialah suatu tindakan perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan penerapan hukum yaitu berfungsi untuk mengatur tata tertib tingkah laku bermasyarakat dan untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan penerapan hukum yang tepat. Dalam kasus ini terdapat kasus tindak pidana pembunuhan dalam lingkup keluarga, berawal dari suami dan istri bertengkar adu mulut kemudian sang suami tidak suka dengan respon sang istri membuat sang suami emosi meluap tinggi, dalam kondisi tidak berpikir panjang dan melakukan tindak pembunuhan kepada sang istri yang membuat korban meninggal dunia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan hukum terhadap terdakwa apakah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor 187 K?Pid/2020 telah diberikan pertimbangan hukum yang cukup. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normtif, sifatnya deskriptif analisis, sumber data yang dikumpulkan dianalisis secara komulatif. Landasan hukumnya mengacu pada “pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP” adapun kesimpulan sementara dalam penerapan hukum yang diberlakukan pada tingkat kasasi belum cukup tepat karena dalam persidangan belum cukup membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu primair. Dan kedua dalam penjatuhan pidana kurang adnya pertimbangan yang cukup karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi jika di jatuhkan sesuai dakwaan kesatu primair.