: Muhamad Al Parel Ramadhan Pengarang

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila para pihak tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Para pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadinya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri tersebut. Tingkat Komplesitas penyelesaian perkara pembatalan perkawinan lebih rumit mengingat telah adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang telah dilaksanakan, sementara ketika pembatalan perkawinan itu terjadi maka perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah dasar Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara Pembatalan Perkawinan terhadap pemalsuan identitas dalam Putusan 1705/Pdt.G/2018/PA/Tbn dan Apakah faktor-faktor yang mengakibatkan permohonan tidak dapat diterimanya Gugatan dalam Putusan 1705/Pdt.G/2018/PA/Tbn. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan faktor-faktor yang mengakibatkan permohonan tidak dapat diterimanya Gugatan. Adapun tipe penelitian yuridis empiris dan sifat penelitian Deskriptif Analisis sehingga dari data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif, Landasan hukumnya mengacu pada UU No 1 Tahun 1974, Komplikasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt). Adapun kesimpulannya adalah 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, 2.faktor-faktor yang mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon dalam perkara aquo obscur libel (kabur) dan permohonan cacat formal. Adapun sarannya adalah 1. Perlu pelayanan satu pintu, sehingga permohonan yang masuk dapat ditindak sesuai perkara dan ditangani oleh pengadilan yang terkait. 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara dan jenis pengajuan permohonan atau gugatan kepada Pengadilan Agama atau Negeri, sehingga permohonan tersebut bisa diproses sesuai dengan instansi terkait.