Lukman Nulhakim Pengarang

Sertifikat tumpang tindih yaitu pada satu bidang tanah yang terdapat dua sertifikat, yang disebabkan karena ketidaktelitian BPN yang mengakibatkan terjadinya cacat administrasi dalam proses penerbitan sertifikat. Seperti kasus tersebut para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bekerja sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merampas dan menggelapkan tanah milik penggugat yang sah, dengan menjualnya kepada Tergugat IV hingga diterbitkan sertifikat tumpang tindih atas nama Tergugat IV pada objek yang sama yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa tanah terhadap pemegang sertifikat hak milik dengan terbitnya sertifikat tumpang tindih (overlapping) pada Putusan Nomor:19/Pdt.G/2016/PN.Lbj dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terbitnya sertifikat tumpang tindih hak milik atas tanah serta akibat hukumnya dalam Putusan Nomor:19/Pdt.G/2016/PN.Lbj. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris, sifatnya deskriptif analitis, sumber data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Landasan hukumnya mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1320, Pasal 1338 KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, PERMEN Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertama pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berpihak pada para Tergugat dan Turut Tergugat karena Penggugat tidak dapat memberikan asli bukti yang dapat meneguhkan sepanjang kepemilikan atas tanah objek sengketa. Kedua diketahui faktor timbulnya sertifikat tumpang tindih yaitu ketidaktelitian BPN dalam pengumpulan data, persoalan administrasi yang tidak jelas dalam proses penerbitan sertifikat, ketidakjujuran aparat desa dan pemohon dalam memberikan informasi kepada BPN. Akibat hukumnya yaitu menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, sehingga dapat memicu timbulnya sengketa dikemudian hari yang merugikan kedua belah pihak. Hendaknya pemilik tanah menjaga surat asli bukti kepemilikan tanah untuk dapat meneguhkan kepemilikan tanahnya dan hendaknya menghindari kesalahan dalam penerbitan sertifikat yang menyebabkan cacat administrasi yang merugikan terhadap kedua belah pihak.