Hendwi Aditya Wibowo Pengarang

Berlakunya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disingkat dengan UU KPKPU berpengaruh besar terhadap lembaga Hak Tanggungan. Tujuannya adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya apabila kreditur tidak dapat memenuhi pembayaran terhadap tanah yang berupa apartemen yang telah diikat dengan hak tanggungan tersebut. Jika debitur tersebut tidak lagi membayar sesuai perjanjian mengakibatkan pihak kreditur dapat melakukan eksekusi tanah yang berupa apartemen yang telah dijadikan objek hak tanggungan melalui pelelangan/ eksekusi hak tanggungan karena tidak adanya itikad baik dari debitur untuk melunasi utangnya tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah akibat hukum kepailitan terhadap hak tanggungan dalam Undang – Undang Hak Tanggungan dalam kasus Nomor 1022 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 dan Apakah akibat dari putusan pernyataan pailit oleh hakim bagi debitur dalam Studi Kasus Nomor 1022 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 dan Bagaimana pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara pailit terhadap proposal perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris, sifatnya deskriptif analitis, sumber data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Landasan hukumnya mengacu pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 285 ayat (2) UU KPKPU, PP No.10 Tahun 2005, Pasal 1131 KUHPerdata. Adapun kesimpulannya 1. Putusan pailit tersebut menimbulkan akibat hukum yang sangat berat bagi PT. K.L.E sebagai debitur pailit, Akibat hukum putusan pailit PT. K.L.E juga dapat mencemarkan nama baik perseroan, direksi dan dewan komisaris tersebut dalam masyarakat maupun dikalangan pengusaha ataupun konsumen., 2. Debitur Pailit pada dasarnya dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan harus mendapatkan persetujuan dari Pihak Kurator dan gugatan tersebut dilakukan apabila ada pelanggaran. Adapun sarannya adalah 1. Sebaiknya sebagai pihak kreditur dalam memahami fasilitas kredit sesuai dengan High Prudent Bangking Principle (Prinsip Kehati – Hatian) dan Bonafiditas Perusahaan dari debitur seperti pernjanjian kerja sama., 2. Seharusnya ditelaah mengenai gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan oleh Pemohon Kasasi dalam mengenai perjanjian kerjasama tersebut ASPAL (Asli Tapi Palsu).