Ahmad Yani Pengarang

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam Islam, hakhak perempuan pasca perceraian dan mengetahui analisis putusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menyangkut hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan . Tahapan penelitian dilakukan dengan dua tahap yaitu : penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penarikan kesimpulan hasil penelitian dilakukan dengan cara memberikan kesimpulan terhadap analisis data yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terkait hak-hak perempuan dan anak, disimpulkan sebagai berikut: (1). Kasus perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak istri dan anak, yaitu anggapan hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (ultra petitum) sehingga hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian seperti mut„ah, hak asuh anak dan biaya anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan. (2). Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat satupun gugatan mengenai haknya (istri). Meskipun hakim memiliki hak ex oficio dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) dan anak baik diminta maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Tigaraksa hanya pada kasus yang penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia diceraikan, maka hakim menggunakan haknya secara ex oficio menghukum suami untuk memberikan mut‟ah dan iddah sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. (3). Pada putusan rekonvensi, secara jelas disebutkan hak-hak istri dan anak di dalam putusan hakim yaitu nafkah iddah, mut‟ah, nafkah lampau, hak asuh anak dan biaya anak. Pengadilan Agama Tigaraksa pada contoh kasus putusan tersebut, tidak sama jumlah nominalnya,baik dalam hal penentuan nafkah iddah, mut‟ah dan biaya/nafkah anak.