Vivi Wulandari Pengarang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat). Tenaga Kerja Asing di Indonesia harus disertai dengan peraturan menyeluruh dan komprehensif. Peraturan mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia tidak diatur sendiri, tetapi merupakan bagian kompilasi dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimuat di bab VII Pasal 42-49. Berdasarkan penjabaran diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pengadilan 1 Yang Membebaskan Terdakwa Dalam Mempekerjakan ABK Asing di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Putusan No. 318/Pid.Sus/2018/PN Amb dan Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Terdakwa Berdasarkan Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019, Adapun sifat penelitian ini deskriptif analisis serta landasan hukumnya mengacu pada undang-undang Ketenagakerjaan. Adapun kesimpulannya adalah Pertimbangan Majelis Hakim PN Ambon terhadap Dakwaan JPU dalam surat dakwaan tunggal tidak terpenuhi adalah tidak tepat. Karena mengenai unsur “Wajib Memiliki Izin Dari Menteri Atau Pejabat Yang Ditunjuk” seharusnya terpenuhi sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana. Dalam Pasal 185 Ayat (1) Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP “Turut Serta Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Wajib Memiliki Izin Tertulis Dari Menteri Atau Pejabat Yang Ditunjuk” artinya putusan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan No. 318/Pid.Sus/2018/PN Amb dan mengadili terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah tepat.