Velina Sahda Andiny Pengarang

Kehadiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara fundamental mempengaruhi baik pengawasan maupun pelaksanaan dalam menegakkan hukum monopoli serta persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat kerap terjadi di dalam sektor peternakan, sehingga penegakan hukum anti trust dan persaingan usaha harus dilakukan. Salah satu contoh bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada sektor peternakan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat adalah terkait Dugaan kartel dalam produksi bibit ayam yang dalam situasi ini berupa kerjasama pelaku usaha dalam bentuk kartel terjadi pada industri perdagangan ayam broiler di Indonesia. KPPU berdasarkan kewenangan yang ditentukan tentang Tata Cara Penanganan Perkara melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai kelangsungan dari dugaan pelanggaran tersebut. Hasil investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap 12 (dua belas) pelaku usaha tersebut menemukan bukti awal adanya kesepakatan pengafkiran dini induk ayam atau Parent Stock yang dibuat secara tertulis, Akhirnya Majelis Komisi menjatuhkan putusan kepada 12 perusahaan tersebut dengan menggunakan pasal 11 undang-undang no 5 tahun 1999 , kemudian para pelaku tersebut mengajukan banding ke PN Jakbar kemudian dimenangkan oleh para pelaku kemudian KPPU melakukan kasasi ke MA dan hasilnya KPPU kalah lagi, Adapun kesimpulan para hakim tidak melihat segi pendekatan hukum berdasarkan bukti-bukti hukum dan sebaiknya pemerintah berkontribusi untuk merumuskan kebijakan kembali terkait hukum persaingan usaha tidak sehat agar tidak terjadinya tumpang tindih kepastian hukum