Syarah Dewi Anggraeni Pengarang

Dalam setiap perjanjian sewa menyewa kedua belah pihak harus sama-sama melaksanakan kewajibannya. Dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara lisan, pemberhentiannya ditentukan jika pihak yang menyewakan memberitahukan mengenai pemberhentian tersebut, dan pemberitahuan tersebut haruslah dari jauh-jauh hari. Apabila dalam hal ini pihak yang menyewakan sudah memberitahukan mengenai masa berakhir dari sewa tersebut, namun pihak penyewa menghiraukannya, maka perbuatan penyewa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah menggunakan tanah tanpa izin pemiliknya. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Apa yang menjadi Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pdt.G/2020/PN.Bdg dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap tergugat yang tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif serta landasan Hukumnya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar, dan UUPA. Adapun kesimpulannya adalah 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum ini masih belum memenuhi unsur perbuatan melawan hukum selain itu tergugat pun memiliki itikad baik. 2. Perlindungan hukum bagi tergugat disini masih belum terpenuhi. Adapun saran terhadap penilitian ini ialah 1. Hakim dapat mengedepankan asas itikad baik dan mempertimbangkan yang dikatakan oleh kedua belah pihak jika suatu saat terjadi sengketa yang sama. 2. Hendaknya suatu perjanjian dibuat dihadapan notaris/PPAT agar dapat dijadikan alat bukti yang sempurna.