Rizki Agus Maulana Pengarang

Pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna leksikal ‘meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Pemerasan menjadi fenomena yang marak di negara Republik Indonesia. Lain dari itu seiring berkembanya jaman yang juga berdampak pada perkembangan masyarakat, terkadang pemerasan terhadap seseorang juga sering terjadi melalui media sosial. Dimana pemerasan melalui media sosial adalah gaya baru di era revolusi industri 4.0 (digital). Pemerasan/pengancaman melalui media sosial pada prinsipnya sama dengan pemerasan/pengancaman secara konvensional. Adapun yang membedakan hanya caranya yakni melalui media internet. Permasalahan Penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pemenuhan unsur keadilan dan kepastian hukum dalam menerapkan sanksi pada pelaku tindak pidana pemerasan berdasarkan putusan Nomor; 80/Pid.B/2019/PN.Gpr dan Fenomena-fenomena apakah yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemerasan berdasarkan Putusan Nomor : 80/Pid.B/2019/PN.Gpr. Tipe Penelitian ini adalah yuridis empiris, Sifat Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, sehingga dari data primer dan sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Landasan teorinya mengacu pada teori keadilan dan kepastian hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Adapun kesimpulan Perlindungan hukum dalam perkara ini menjadi tolak ukur dalam pertimbangan hakim untuk teliti dalam memutuskan suatu perkara sehingga dapat membuat jera pelaku tindak pidana pemerasan. Adapun faktor-faktor lain yang membuat seseorang melakukan pemerasaan terhadap orang lain yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Sarannya adalah dalam memutuskan dan menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dalam kasus ini sebaiknya Majelis Hakim lebih teliti untuk memutuskan sebuah perkara.