Rama Dennisa Putra Pengarang

Masalah yang sering dihadapi konsumen Indonesia saat ini, tidak hanya pilihan produk, tetapi juga lebih rumit, yaitu pemahaman akan pentingnya perlindungan konsumen oleh semua pihak, termasuk pengusaha dan konsumen. Menurut pasal 1 ayat 2 UndangUndang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan gugatan penggugat mendapat penolakan dalam sengketa konsumen oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan bagaimanakah pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam putusan nomor 162/pdt/2018/pt.btn, Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris, Sifat penelitian yang digunakan penelitian ini adalah desktiptif analisis sumber datanya dianalisis secara kualitatif, Landasan Teori menggunakan Teori Hukum Perlindungan, Teori Perlindungan Konsumen, Teori Hukum Perjanjian, Teori Hukum Islam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertama Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat karena, perbuatan penggugat wanprestasi atau ingkar janji dan telah melanggar kompetensi absolut. Kedua diketahui bahwa faktor penyebab gugatan penggugat mendapat penolakan oleh Hakim yaitu karena gugatan penggugat kabur atau tidak jelas dan juga karena penggugat telah melanggar kompetensi absolut yang merupakan syarat Formal dari suatu Gugatan. Saran dalam penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan gugatan mendapat penolakan dalam putusan nomor 162/pdt/2018/pt.btn, agar gugatan tidak ditolak, sebaiknya pihak yang mengajukan gugatan memahami terlebih dahulu apa yang digugatkan atau disengketakan dan Pihak kuasa hukum diharapkan mempelajari dan memahami kasusnya terlebih dahulu agar Petitumnya tidak Obscuur Libel, yang kedua Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim sudah berdasarkan atas unsur Yuridis lalu putusan tersebut sudah memenuhi unsur keadilan yang tidak memihak, dan diharapkan bagi masyarakat dapat memahami langkah yang diambil untuk menyelesaikan sengketa konsumen.