Putri Pradipta Ratna Paramitha Pengarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan dalam putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2017, serta untuk mengetahui apakah putusan hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian ke perpustakaan (library research) dan juga penelitian normatif. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data normativ yaitu dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan hukum pada putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2017 menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut kurang tepat dimana hakim menyatakan perbuatan terdakwa termasuk kedalam hukum pidana, sedangkan karakteristik Undang-Undang Kepabeanan adalah hukum administrasi. Serta dalam penjatuhan pidana hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan percobaan dan pidana denda sebanyak Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) sedangkan dalam Pasal 103 huruf a ayat (2) disebutkan bahwa pidan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).