Okta Thaharah Susanto Pengarang

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Perkara Pidana dan bagaimanakah tindak Pidana Penganiayaan menurut perspektif teori Anomie dan Hukum Islam berdasarkan Putusan Nomor: 768/Pid.B/2019/PN.TNG. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif, sumber data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertangung jawabkan secara ilmiah. Landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada teori Anomie dan dalam teori hukum Islam. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Bahwa dalam memutus perkara, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa yang berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. 2. Bahwa dalam penelitian ini disangkut pautkan dengan teori Anomie dan teori hukum Islam yang sama-sama melarang adanya tindak pidana penganiayaan dengan mengancam berbagai jenis hukuman dalam pidana hukum Islam yaitu qishas, diyat, ta’zir, penghalangan pelaku dari mendapat wasiat dan warisan, serta adanya kifarah. Adapun sarannya dari penelitian ini yaitu 1. sangat diharapkan bagi aparatur hukum dalam hal ini hakim memutuskan dan mempertimbangkan suatu putusan agar selalu siap siaga dalam menghadapi segala bentuk kejahatan dan mampu bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan dengan memberikan pidana kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan undang-undang. 2. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk Agama Islam, namun sebagai negara hukum dalam menangani kasus/perkara yang menjadi acuan adalah Hukum Nasional, namun demikian teori Anomie serta teori Hukum Islam juga teori-teori lainnya perlu dipahami oleh seseorang hakim khususnya karena dalam menilai suatu tindak pidana selain unsur yuridis.