Nanda Rizqi Wahyudi Pengarang

Berbagai macam tindak pidana sering terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Permasalahan di dalam penulisan ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dalam (Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg) dan apakah fenomena-fenomena yang melatar belakangi seseorang berbuat tindak pidana penipuan secara berlanjut yang dilakukan secara bersama – sama dalam Putusan perkara pidana No. 183/Pid.B/2019/PN Smg. Dalam penelitian adalah yuridis empiris, sifatnya deskriptif analitis, sehingga dari data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Landasan hukumnya mengacu pada Pasal 378 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan mengacu pada teori pemidanaan dan teori keadilan adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah 1. Hakim belum sepenuhnya mengakomodir ketentuan Pasal 24 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana peradilan yang guna meneggakan hukum dan keadilan malah seperti memihak kepada terdakwa dengan mengurangi hukuman yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan alasan non yuridis, 2. Bahwa fenomena penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dilatarbelakangi kurangnya kepatuhan, adanya keinginan dan faktor kesempatan dari terdakwa untuk melakukan penipuan dan kesadaran hukum serta pengaruh lingkungan sosial dimana mereka berada. Selain itu disebabkan oleh hukuman yang jatuhkan terlalu ringan sehingga tidak mengakibatkan pelaku dan pelaku lainnya menjadi jera. Sarannya adalah 1. Perlu adanya pemahaman dari para aparat penegak hukum khususnya hakim untuk lebih teliti penindakan terhadap hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan berlanjut, agar proses penyelenggaran penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif dan efisien, terutama terhadap seorang pegawai suatu perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja. Artinya seseorang yang memegang kewenangan dan melakukan tindak pidana harus dihukum lebih berat dibanding dengan seseorang yang tidak memegang jabatan atau kewenangan.