Mahardhika Eka Sukma Pengarang

Perkembangan zaman telah mempengaruhi juga perederan kosmetik yang ada di Indonesia. Perkembangannya secara seimbang meningkatkan sebuah budaya konsumtif di masyarakat, maka hal tersebut perlu diimbangi pula dengan pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait bahaya penggunaan kosmetik tanpa izin edar bagi tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Sehingga pelaku usaha untuk melakukan berbagai macam kecurangan guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengabaikan peraturan yang ada dapat di identifikasi oleh masyarakat itu sendiri. Karena itu penelitian ini membahas: (1) Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen atas peredaran kosmetik ilegal berdasarkan Undang-UndangRNomor 8 TahunD1999DTentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009DTentangCKesehatan? (2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perlindungan konsumen atas peredaran kosmetik tanpa izin edar (studi putusan no. 361/Pid.Sus/2017/PN.Mtp) Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) secara yuridis pelaku usaha kosmetik ilegal dapat dijerat dengan menggunakan Peraturan perundang-undangan, antara lain: Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berupa sanksi pidana dan Pasal 39 ayat (1) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik berupa sanksi administratif; (2) penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal belum efektif karena masih terdapat beberapa kendala dalam proses penegakan hukum, diantaranya: peraturan yang ada kurang sesuai dengan kultur masyarakat, sarana prasarana kurang memadai, dll.