Maghfirah Ayuni Pengarang

Indonesia sebagai negara Hukum telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam KUHP. Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana kejahatan asal-usul perkawinan dengan menyembunyikan perkawinan yang tertuang dalam Bab XIII KUHP. Permasalahannya adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materil berdasarkan putusan Nomor: 1602/Pid.B/2019/PN.Tng dan bagaimanakah pertimbangan Hakim tersebut dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan putusan Nomor: 1602/Pid.B/2019/PN.Tng, Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil berdasarkan putusan Nomor: 1602/Pid.B/2019/PN.Tng dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan putusan Nomor: 1602/Pid.B/2019/PN.Tng. Tipe penelitian Yuridis Normatif, Sifat penelitian deksriptif analisis, Landasan teorinya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 279 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kesimpulan menurut penulis hakim belum tepat dalam menerapkan hukum pidana materil, pasal 279 ayat (2) mengenai tindak pidana kejahatan asal-usul perkawinan sudah sesuai akan tetapi terdakwa juga dapat dijerat pasal 263 ayat (1) mengenai memalsukan surat yang seharusnya terdakwa dikenakan pasal-pasal tersebut dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan saksi dan barang bukti yang telah terbukti memenuhi unsur melakukan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dengan menyembunyikan perkawinan sehingga terdakwa dihukum 1 (satu) tahun, sanksi ini belum memberikan efek jera dan jauh dari unsur keadilan karena menurut penulis satu tahun adalah waktu yang sangat singkat dan khawatir suami diluar sana bisa melakukan kembali tindak pidana kejahatan asal-usul perkawinan, Adapun sarannya adalah terhadap putusan perkara asal-usul perkawinan ini hakim lebih teliti dan cermat dalam menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun objektif sehingga menciptakan keadilan dalam masyarakat