Indah Nur Daryanti Pengarang

Perbuatan aborsi sangat bertentangan dengan janji dokter yang dimana dokter sebagai pelaku utama dalam kegiatan aborsi, dilihat dari Undang-undang yang diberlakukan banyak negara setiap negara memiliki Uu yang melarang dilakukannya absorsi. Tindakan aborsi ini dianggap suatu pelanggaran pidana. Bahkan sejak awal seseorang yang menjalani profesi dokter secara resmi disumpah dengan sumpah dokter Indonesia yang tercantum pada Deklarasi Janewa. Dimana ia menyatakan diri untuk menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuhan. Setiap orang dilarang melakukan aborsi, aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi kedaruratan medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundang-undangan Indonesia telah mengatur tentang aborsi dalam dua undang-undang yaitu KUHP dan Uu No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adapun didalam undang-undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran terhadap sanksi pidana akan tetapi hanya terpaku pada sanksi atas kesalahan yang dilakukan dokter misalkan seorang dokter dalam menjalankan praktik kedokteran tanpa mempunyai tanda registrasi dan surat izin praktik sedangkan kesalahan seorang dokter dalam hal pemberian pelayanan medis terhadap pasien kurang terdapat dalam undang-undang praktik kedokteran. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana aborsi yang dilakukan dokter dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan dokter. Metode yang dipakai adalah library research sifatnya deskritif analisis, sehingga data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif guna memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan seecara ilmiah. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa aborsi yang dilakukan dokter adalah apabila merupakan suatu perbuatan pidana maka harus melalui prosedur hukum yaitu hasil penyelidikan dan penyidikan dimana Tindakan tersebut adalah perbuatan pidana.