Dewi Atika Salma Pengarang

Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu sebuah kejahatan dibidang asusila yang mana sangat meresahkan masyarakat terkadang korbannya adalah anak dibawah umur dan tergolong anak-anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Apakah penerapan hukum pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap putusan nomor 2654 K /PID.SUS/2017 sedah sesuai fakta persidangan dan 2. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur dalam putusan 2654 K/PID.SUS/2017 telah sesuai dengan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun sifat penelitian deskriptif analisis serta landasan hukumnya mengacu kepada UndangUndang Perlindungan Anak dan KUHP. Adapun kesimpulannya adalah 1. Apakah penerapan hukum yang diputusakan oleh hakim sudah sesuaikah dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, 2. Penjatuhan pidana yang putuskan oleh hakim terhadap terdakwa dalam sebuah persidangan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut sehingga tidak akan menciptakan sebuah kesenjangan atau pertanyaan untuk masyarakat. Adapun sarannya adalah 1. Hakim sebaiknya menerapkan hukum dalam putusannya harus berdasarkan fakta yang terdapat dalam persidangan sehingga dapat diterapkan secara tepat sesuaidengan fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan, 2. Sebaiknya terdapat peraturan khusus untuk mengatur ketentuan-ketentuan khusus atau sebuah peraturan dimana hakim boleh atau tidaknya dalam menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus sehingga tidak timbul kesenjangan antara putusan hakim dengan ketentuan isi dari pasal tersebut.