Anggista Putri Gustihandi Pengarang

Persekusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah : “segala tindakan yang pada pokoknya merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok untuk di sakiti, di persesah dan ditumpas”, terjadi karena adanya perbedaan suku agama atau pandangan politik dan lain-lain. Untuk saat ini orang lebih sering melakukan persekusi melalui media sosial dengan melontarkan kata-kata kebencian, penghinaan, dan perbuatan buruk lainnya. Akibatnya yang merasa dirugikan bisa saja mendatangi pelaku dan melakukan intimidasi. Dalam ilmu hukum, persekusi sudah lama dikenal, yaitu dengan istilah tindakan main hakim sendiri atau eigenrechting. Dalam kamus hukum, disebutkan bahwa “eigenrechting adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanski untuk perorang”. Dilihat dari pendekatan yang ada dalam ilmu kriminologi sebagai dasar lahirnya teori-teori kriminologi yang diuraikan diatas, dalam penelitian hukum ini menggunakan teori yang relevan dengan permasalahan tindak penganiayaan oleh Tokoh Masyarakat yaitu teori Anomie dan teori Konflik juga kriminologi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindakan persekusi dan penganiyayaan pada putusan nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan Bagaimanakah penerapan hukum pada putusan nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng. Tipe Penelitian ini adalah yuridis empiris, Sifat Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, sehingga dari data primer dan sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Landasan Teori Mengacu Pasal 369 KUHP tentang pengancaman, Pasal 351 KUHP tentang penganiyaan, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan Undang-Undang elektronik (UU ITE). Adapun Kesimpulan Hasil penjatuhan pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Dalam studi kasus Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng Mengenai putusan Hakim yang menjatuhkan pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, menurut penulis belum mencapai tujuan keadilan. Selain itu menurut penulis, Hakim juga tidak menjatuhkan pasal berlapis karena ada beberapa unsur yang memang yang dikehendaki untuk terdakwa dijatuhkan nya pasal berlapis dalam studi xiii kasusu Nomor 143/Pid.B/22018/PN.Tng. Adapun Sarannya adalah Persekusi juga dilakukan atas tekanan massa karena kurangnya atau lambatnya pergerakan dari kepolisian sebagai penegak hukum. Penegak hukum sebaiknya bekerja dengan professional, agar akan menciptakan kepuasan dari segi hukum, yang mengakibatkan tidak ada lagi perbuatan persekusi di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang dan Perlunya perlindungan hukum terhadap korban untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian yang telah menjadi korban tindak pidana. Dan korban harus mendapatkan santunan berupa pemulihan nama baik rehabilitasi), pemberian ganti rugi (kompensasi atau jaminan kesehatan). Sesuai dengan Pasal 35 Undangundang No. 26 Tahun 2000 tentang kompensasi,restitusi, dan rehabilitisi.