Abigael Br Ginting Pengarang

Indonesia isebagai inegara ihukum isebagaimana itertuang idalam ipasal 1 ayat (3) Undang-Undang iDasar iTahun i1945 (UUD 1945), imengamanatkan agar segala tindakan idalam ipenyelenggaraan inegara idilakukan idengan berdasarkan iatas hukumSalah isatu ikejahatan iyang icukup ibanyak iterjadi idi ilingkungan masyarakat adalah kejahatan ipemalsuan. Kejahatan ipemalsuan iadalah kejahatan iyang di dalamnya mengandung isistem iketidak ibenaran iatau palsu sesuatu iobjek yang sesuatunya iitu tampak idari iluar iseolah-olah benar adanya, ipadahal sesungguhnya bertentangan dengan iyang sebenarnya. perumusan imasalah idalam ipenelitian iini adalah bagaimanakah faktor-faktor yang melatar belakangi terhadap pemalsuan dokumen yang sudah dilakaukan WNA berdasarkaniKasus Nomor. 1512/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tng. dan bagaimanakah ipenerapan ihukum iterhadap pemalsuan dokumen oleh WNAiyangimasuk/atau berada di Indonesia yang tidak imemiliki dokumen perjalanan idan ivisa yang isah dan masih iberlaku yang digunakan dalam ipenelitian iini iadalah iyuridis empiris yang meliputi, Penelitian ikepustakaan (library iresearecht) yaitu ipenelitian yang dilakukan dasar data idari ikepustakaan berupa iperundang-undangan, buku-buku, jurnal dll isesuai penelitian dan Penelitian lapangan (field iresearecht) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun ilangsung ike lapangan iuntuk memperolehidata iyang akurat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pemalsuan dokumen perjalanan dan mengetahui bentukbentuk pemalsuan dokumen perjalanan republik Indonesia, bagaimna penerapan sanksi pidana bagi pemalsu dokumen perjalanan.Maka setiap orang asing yang masuk kewilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang keimigrasian,. Penerapan hukum terhadap WNA yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah saran yang penulis ajukan adalah perlu penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian, maka diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum terutama Hakim memberi sanksi berat agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana keimigrasian.