Detail Cantuman

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk dengan
tugas untuk melayani perizinan dan non-perizinan dengan sistem satu pintu.
Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini
merupakan implementasi pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi Jak
Evo dan apa saja yang menjadi Hambatan dan Tantangan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kelurahan Cengkareng Barat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan
dengan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Jenis dan sumber data
berbentuk data Primer dan data Sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan
konsep Teori Rogers (1983) dalam suwarno (2008:17), Konsep Teori ini memiliki
5 Tahapan Indikator dalam Inovasi Pelayanan yaitu Tahapan Indikator Relative
Advantage (keuntungan relative), Compability (kesesuaian), Complexity
(kerumitan), Triability (kemungkinan dicoba), Observability (kemudahan diamati).
Hasil penelitian menggunakan 5 Tahapan Indikator tersebut dapat disimpulkan
bahwa minat masyarakat dalam menyesuaikan inovasi pelayanan berbasis digital
sudah cukup baik dan juga dengan adanya Inovasi Pelayanan berbasis digital
melalui aplikasi Jak Evo masyarakat dapat merasakan manfaat dari segi waktu dan
fleksibilitas. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Barat yaitu pada Tahap Indikator
Complexity, masih ditemukannya masyarakat yang belum paham mengenai
aplikasi Jak Evo dan bagaimana alur dalam pengajuan permohonan Perizinan
maupun Non Perizinan, pihak terkait diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi
dalam Sosialisasi kepada masyarakat agar mendekatkan pelayanan yang lebih luas
lagi.