Dinda Paramita Pengarang

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur masalah penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, bahkan tidak sedikit menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dalam hal ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian dan bagaimana peranan visum et repertum dalam putusan No.11/Pid.SusAnak/2014/PN.Tng. Penelitian ini merupakan penelitian sifatnya deskriptif analisis, sehingga data yang di peroleh secara kualitatif. Landasan teori mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hasil kesimpulan dari permasalahan yaitu penerapan sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam kasus ini sudah sesuai dengan Pasal yang didakwakan, peranan visum et repertum merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Adapun saran dari permasalahan perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak, peranan visum et repertum dalam perkara tindak pidana sebaiknya agar lebih jelas perkaranya sedapat mungkin, bilamana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli maka permintaan tersebut patut diterima.