Eggy Fadjri Shantya Budi Pengarang

Korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara, seperti contoh kasus penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim dalam tindak korupsi yang dilakukan oleh Hendra Saputra (HS) dimana penjatuhan pidananya berbeda dalam setiap putusan pengadilannya. Dalam hal ini permasalahan yang diangkat adalah penerapan sanksi yang berbeda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan alasan hakim memutus bebas terdakwa dalam putusan mahkamah agung nomor : 980K/Pid.Sus/2015. Tipe penelitian ini yuridis empiris dan penelitian ini merupakan penelitian sifatnya deskriptif analisis sehingga data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Landasan teori mengacu pada pasal 2 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Hasil penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini adalah mengenai penjatuhan pidana yang berbeda pada setiap putusan pengadilan dimana terdakwa didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi. Putusan Mahkamah Agung hakim menyatakan bebas kepada terdakwa. Dalam hal ini terjadi kekeliruan penjatuhan pidana oleh hakim dan diharapkan agar hakim menganalisa lebih cermat agar penjatuhan pidana sesuai dengan pasal yang berlaku.