Sri Nengsih Pengarang

Tindak pidana penggelapan sering terjadi diberbagai kalangan, mulai dari kalangan rendah hingga kalangan tinggi yang notabennya berpendidikan dan mengerti hukum, namun kejahatan ini tetap saja terjadi tidak hanya oleh masyarakat kecil bahkan seorang yang terpandang yang seharusnya menjadi panutanpun ikut terjerumus dalam kasus ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah perbuatan pelaku telah sesuai dengan Unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam pasal 372 KUHP dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. Tujuan dan Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi dari pokok permasalahan dan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum. Metode Penelitian ini Tipenya yuridis empiris, sifatnya deskriptif analisis, sehingga data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Landasan Hukumannya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372 KUHP. Hasil Kesimpulan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 372 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang penggelapan memutus pidananya dengan 3 tahun 3 bulan dan pertimbangan hakim dalam memutus adalah mengacu pada tuntutan jaksa penuntut umum hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. senurut penulis seharusnya hakim dituntut untuk benar-benar berperan sebagai penegak hukum dan sekaligus menegakan keadilan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya perlu menggunakan pedoman pemidanaan Sehingga didapat putusan pidana yang tepat dan adil, serasi/sesuai serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.