Sefrizal Pengarang

Ketentuan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan kewenangan kepada pengusaha melakukan PHK secara sepihak kepada pekerjanya yang dianggap melakukan kesalahan berat hal ini telah melanggar azas praduga tak bersalah dan pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Maka pasal 158 diajukan oleh beberapa pekerja ke Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 untuk diuji materiil. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK oleh perusahaan karena telah melakukan tindak pidana pencurian barang milik perusahaan oleh pegawai PT. Berkah Logam Makmur berdasarkan Putusan Nomor : 700 K/PDT.SUS/2012? dan Bagaimanakah proses PHK yang diberikan oleh pekerja karena telah melakukan kesalahan berat berdasarkan Putusan Nomor : 700 K/PDT.SUS/2012 ? Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, sifatnya adalah deskriptif analisis sehingga dari data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif agar diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun kesimpulannya adalah : Landasan teorinya mengacu kepada pasal 162 KUHP dan UU NO.13 Tahun 2003 ketenagakerjaan pasal 160. PHK yang dilakukan perusahaan kepada pekerja dengan alasan melakukan tidak pidan pencurian, maka perusahaan tidak dapat serta merta melakukan PHK kepada pekerjanya, Karena harus dibuktikan terlebih dahulu dan PHK yang dilakukan pengusaha dengan cara tidak memberikan hak-hak yang tidak sesuai menurut Pasal 160, oleh sebab itu maka harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan pekerja dengan Putusan Pengadilan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada setiap pekerja agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya agar tidak terjadi PHK karena melakukan kesalahan berat dan bekerjalah dengan jujur, displin dan bertaqwa sehingga kita terjaga dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri.