Satrio Yuana Rachmadhan Pengarang

Wanprestasi yang dilakukan pihak Bank terhadap showroom terjadi karena adanya faktor-faktor ingkar janji yang dilakukan kedua belah pihak dan tidak terpenuhinya hak dari pada showroom selaku penggugat. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Bagaimana kekuatan Purchasing Order (PO) dalam pencairan dana oleh leasing terkait kasus perkara putusan no.495/pdt.g/2013/pn.jkt.pst, dan apa penyebab tersendatnya pencairan dana oleh leasing terkait kasus perkara putusan no.495/pdt.g/2013/pn.jkt.pst. Adapun tipe penelitiannya yuridis empiris sifat penelitiannya deskriptif analisis sehingga dari data primer dan sekunder dianalisa secara kualitatif agar memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta landasan Hukumnya mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Ada pun kesimpulannya adalah bahwa Purchasing Order (PO) dapat memiliki kekuatan Hukum dan menjadi alat bukti yang sah dalam perkara perdata, tersendatnya pencairan dana oleh leasing karena pihak Bank dalam pernyataannya berdasar pada belum lengkapnya data dari pada turut tergugat, dan turunnya surat PO tersebut ialah yang menjadi kelalaian dari pada pihak Bank kepada showroom. Adapun sarannya adalah, sebaiknya dalam mengeluarkan PO pihak Bank lebih dahulu melakukan pencocokan data yang sangat akurat sehingga tidak terjadi kembali kasus wanprestasi seperti pihak Bank dengan showroom tersebut. Dalam hal tersendatnya pencairan dana oleh leasing oleh karena pihak leasing takut merugi sebaiknya sebelum mengeluarkan PO harus menggunakan suatu perikatan dengan syarat tunda.