Ratu Thia Muthi’ah Pengarang

Tanah merupakan modal dasar pembangunan serta faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang umumnya menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah dan memiliki hubungan bersifat abadi dengan rakyat, pengelolaan masalah pertanahan secara langsung maupun tidak langsung harus selalu diarahkan pada terwujudnya sarana dan prasarana. Dalam kenyataannya di masyarakat masih banyak terjadinya kasus sengketa tanah akibat penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan karena kelalaian petugas BPN dalam penentuan hak kepemilikan tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kekuatan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dibuat diatas tanah yang bukan haknya dan Bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan diatas tanah yang bukan haknya. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi dari permasalahan dan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum. Metode penelitian ini tipenya adalah yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analitis sehingga data yang diperoleh di analisa dan secara kualitatif berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Landasan hukumnya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Sertipikat Hak Guna Bangunan cacat hukum apabila proses penetapan batas yang tidak melibatkan para pihak yang berkepentingan, sehingga karena adanya cacat hukum maka Hak Guna Bangunan tersebut tidak berlaku. Proses litigasi yang dilakukan dalam pembatalan sertipikat Hak Guna Bangunan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah yang disengketakan.