Risma Nurul Fazriah Pengarang

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan anak yang melanggar hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Dalam kasus Nomor 025/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Jkt.Pst. seorang anak diberikan dakwaan tunggal dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Namun dalam hal ini unsur pemaksaan dengan ancaman tidak masuk ke dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, permasalahan yang diambil adalah Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak. Tipe penelitian yang digunakan normatif, sifatnya deskriptif analisis. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Landasan hukumnya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hasil penelitian dikatakan bahwa penerapan hukum pada perkara ini belum sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan adanya hal yang meringankan dan memberatkan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara khususnya adalah usia dan kerugian yang di derita korban. Adapun saran dari penulis adalah dalam penerapan sanksi Penuntut Umum harus teliti dan cermat menyusun atau membuat surat dakwaan karena surat dakwaan merupakan dasar hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku serta hakim dalam memberikan pertimbangan hukum tidak hanya memperhatikan pertimbangan sosiologis saja tetapi juga pertimbangan yuridis yang cermat.