Edi Mulyadi Ketua Penguji Imam Rahmaddani Penguji 1 Hasnah Aziz Penguji 1 Arya Pradana Putra Pengarang

Anak adalah aset berharga yang hak-haknya harus dilindungi, anak angkat berhak atas status yang legal dan hal ini dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan secara sah bahwa pengangkatan anak telah terjadi dan sah dimata hukum, namun kenyataannya hanya sedikit yang tercatat secara sah. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis Status Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan, kedua untuk mengetahui dan menganalisis peran dan wewenang Pemerintah Kota Tangerang dan ketiga untuk mengetahui dan menganalisis kendala Pemerintah Kota Tangerang serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Tangerang dalam proses pengangkatan anak di Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengutamakan studi lapangan yang dilanjut dengan studi kepustakaan dan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, pertama status hukum pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan tidaklah sah dan dianggap sebagai pelanggaran hukum; berpengaruh terhadap pembagian waris; serta status kependudukan, kedua tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait yang ada di Pemerintah Kota Tangerang diantaranya Dinas Sosial sebagai koordinator dan pengawas pengangkatan anak, Pengadilan negeri sebagai lembaga terkait yang memberikan putusan, Pengadilan Agama sebagai lembaga terkait yang memberikan putusan dalam hal anak beragama Islam, serta Disdukcapil yang bertugas memberikan akta catatan pinggir dan Kartu Identitas Anak (KIA), dan ketiga kendala OPD dan lembaga terkait pada Pemerintah Kota Tangerang diantaranya Dinas Sosial memiliki keterbatasan anggaran daerah dan keterbatasan pekerja sosial, Pengadilan Negeri yang pemohonnya tidak tertib dalam mengajukan permohonan, pengadilan agama yang pemohonnya kurang berkas dan kurangnya pihak saksi dalam persidangan, serta Disdukcapil masih banyak data yang dimanipulasi.