Adi Tri Kurniadi Pengarang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidak tentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada peradilan Militer yaitu Polisi Militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 87 ayat 1 ke 1 KUHPM yang berbunyi : Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan perintah dari atasannya.