Sukhebi Mofea Penguji 1 Dippo Alam Penguji 1 Harun pandia Ketua Penguji Manton Chandra Freddy Pengarang

Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai objek hukum dengan hak kepemilikan yang diatur secara rinci dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini berfokus pada kasus perdata terkait perbuatan melawan hukum (PMH) dalam sengketa tanah, dengan analisis berdasarkan Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2022/PN Tng. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai penerapan hukum perdata dalam kasus tersebut dan memberikan wawasan mengenai kepastian hukum terkait kepemilikan tanah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam kasus PMH terkait sengketa tanah sangat bergantung pada keabsahan sertifikat tanah. Dalam Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2022/PN Tng, sertifikat yang tidak sah dapat dibatalkan, dan pihak yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum.