Ilham Aji Pangestu Penguji 1 Siti Humulhaer Ketua Penguji Widodo Budidarmo Penguji 1 Muhammad Rafly Pengarang

Pencemaran udara di Kota Tangerang telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Adapun Permasalahannya adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap peningkatan pencemaran udara di Kota Tangerang? dan Apakah faktor penghambat penerapan sanksi terhadap pencemaran udara di Kota Tangerang? Metode yang digunakan dalam penelitia ini adalah yuridis empiris dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Teori yang digunakan teori penegakkan hukum, teori ini pada umumnya tetap mengacu pada prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran masyarakat, serta praktik korupsi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap pencemaran udara di Kota Tangerang memiliki tantangan yang signifikan, namun juga potensi untuk perbaikan. Dengan upaya yang lebih baik dalam pengawasan, pendidikan masyarakat, dan penguatan regulasi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya dan edukasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Saran yang didapat dari penelitian ini adalah Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang terkhusus pada bagian PPKL dalam Peningkatan SDM dan Anggaran diharapkan dapat melakukan Pelatihan dan Pengembangan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan bagi pegawai dinas lingkungan hidup untuk meningkatkan keterampilan. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dapat bersinergi membangun kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi masyarakat diharapkan lebih meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pelanggaran pencemaran udara.