Sukhebi Mofea Penguji 1 Rommy Pratama Ketua Penguji Tiara Ayu Lestari Penguji 1 Ricky Boyke Mulia Sakti Malau Pengarang

Maraknya kasus perdagangan manusia di dunia, khususnya di benua Asia dan terutama di Indonesia, memerlukan perhatian serius. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat perdagangan manusia tertinggi. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam mencari pekerjaan di dalam negeri, sehingga banyak masyarakat Indonesia mencari informasi pekerjaan di luar negeri tanpa pengetahuan yang memadai. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat memberikan kepastian hukum. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam melindungi hak pekerja migran ilegal Indonesia di luar negeri, dengan fokus pada Putusan MA No. 199/Pid.Sus/2023/PN Sbs Jo No. 61/Pid.Sus/2024/PT PTK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap korban berdasarkan putusan tersebut, serta untuk memahami tahapan perlindungan terhadap korban yang menjadi objek perdagangan manusia di negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum melalui telaah teori-teori, konsep, asas hukum, peraturan perundangundangan, buku, literatur, jurnal hukum, serta karya ilmiah terkait. Landasan teoritis berfungsi sebagai kerangka pemikiran yang relevan untuk mengupas kasus atau permasalahan yang diteliti.