Raendhi Rahmadi Penguji 1 Hasan Hamid Safri Ketua Penguji Muhammad Rizqi Fadhillah Penguji 1 Fatimatuzzahra Pengarang

Indonesia adalah sebagai negara hukum (recht staat) bukan sebagai negara kekuasaan (belaka) dan masyarakat kita belum terbiasa berbudaya hukum sehingga banyak kasus yang terkait dengan penegakan hukum, waris dapat berlaku hukum waris menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) maupun berlaku hukum waris islam karena hukum perdata bersifat pluralis (banyak). Penelitian ini berisi tentang penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa yang menetapkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang murtad. Permasalahan dalam kasus ini ialah hukum islam seseorang yang meninggalkan agama islam tidak berhak mendapatkan warisan walaupun dialihkan menjadi wasiat wajibah. Permasalahan dalam rumusan ini yaitu bagaimana tinjauan yuridis dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, terhadap permohonan ahli waris beda agama ditinjau dari segi hukum islam dan apakah penetapan tersebut telah memberikan rasa keadilan kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum. Dalam penelitian ini penulis meneliti bahwa penetapan hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa keliru karena dalam hukum islam seseorang yang murtad tidak dapat mendapatkan wasiat wajibah, sedangkan surat wasiat wajibah menurut instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 (K.H.I) hanya dipergunakan kepada orng tua angkat dan anak angkat penulis menyarankan Sebaiknya majlis hakim tidak berdasarkan hukum sepihak yaitu yurisprudensi Makamah Agung Tahun 1999 atau dengan kata lain majelis hakim tidak menggunakan hukum yang bersifat general atau umum dikarenakan pewaris beragama islam seharusnya menggunakan pertimbangan hukum khusus (Lex Specialis derogat) dan menurut penulis penetapan tersebut belum adil karena agama pewaris muslim seharusnya mengikui kaidah dalam K.H.I.