Sukhebi Mofea Penguji 1 Lily Kalyana Penguji 1 Retno Susilowati Ketua Penguji Aldhi Wijanarko Pengarang

Pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak, sebagai wujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Jaminan kepastian hukum ini dilakukan melalui pendaftaran tanah seluruh bidang-bidang tanah di seluruh kawasan Indonesia, melalui pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak atas bidang tanah dan peralihan dari hak -hak tersebut. PTSL ialah kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan secara serentak untuk pertama kalinya terhadap semua objek tanah yang belum didaftarkan ataupun yang telah dilakukan pendaftaran dalam suatu daerah desa/kelurahan. Latar belakang dilaksanakannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah rendahnya data kepemiikan tanah yang terdaftar di database. Sertifikat merupakan alat bukti hak milik atas tanah yang sebagai salah satu perwujudan kepastian dan perlindungan hukum kepemilikan tanah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terkait akibat hukum yang timbul akibat tindakan perangkat desa dalam kasus pungutan liar di Desa Cikupa dan bentuk dan lingkup pungutan liar yang dilakukan oleh perangkat desa dalam program PTSL di Desa Cikupa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, dan sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis, sehingga data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan dasar teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dasar hukumnya mengacu pada UUPA Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul akibat tindakan perangkat desa dalam kasus pungutan liar di Desa Cikupa adalah praktik pungutan liar (pungli) dalam program PTSL di Desa Cikupa telah terbukti melanggar prinsip kepastian huk um yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan pungli ini tidak hanya bertentangan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang biaya PTSL, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum secara keseluruhan. Dan, Bentuk dan Lingkup Pungutan Liar dalam Program PTSL di Desa Cikupa berupa uang, intimidasi dari oknum perangkat desa yang membuat warga akhirnya terpaksa untuk ikut serta dalam kegiatan PTSL.