Annie Myranika Penguji 1 Putri Hafidati Ketua Penguji Sunarya Penguji 1 Sudana Fikri Pengarang

Cyber notary di Indonesia penerapannya sudah diberikan peluang, sebagaimana dalam Pasal 15 Ayat (3) peraturan Jabatan Notaris, namun dalam menerapkan cyber notary di Indonesia dapat menimbulkan konflik norma dengan Pasal 1 angka 7 Juncto Pasal 16 ayat (1) huruf m peraturan Jabatan Notaris juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dari itu menimbulkan permasalahan pertama, bagaimana peraturan dan keabsahan hukum mengenai penerapan tanda tangan elektronik dalam perjanjian notaris di Indonesia. Kedua, bagaimana pengaruh dalam penerapan tanda tangan elektronik pada perjanjian notaris terhadap digitalisasi hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif, serta teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan. Dengan bahan primer, dan sekunder. Landasan teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, dan teori perbandingan hukum. Hal-hal yang ditemukan berupa penerapan tanda tangan elektronik dalam perjanjian notaris menimbulkan kepastian hukum yang sah dalam hukum Indonesia, namun kekuatan hukumnya adalah akta bawah tangan dan kekuatan pembuktian dalam pengadilan menjadi lemah karena terbatas sebagai akta bawah tangan, dikarenakan belum terdapat regulasi yang mengatur mengenai itu. Kemudian dengan penerapan tanda tangan elektronik di Indonesia berdampak langsung pada digitalisasi hukum di Indonesia, dikarenakan sifat hukum yang terdapat dalam masyarakat bersifat dinamis. Saran penulis adalah, pemerintah harus melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk memberikan kesempatan dalam menerapkan cyber notary di Indonesia. Selain itu adanya pengaruh digitalisasi pada sistem hukum yang berlaku dimasyarakat maka segala peraturan yang berlaku di Indonesia harus mengikuti perkembangan zaman, untuk memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum yang jelas dalam menerapkan digitalisasi hukum tersebu