Raendhi Rahmadi Ketua Penguji Beggy Tamara Penguji 1 Ahmad Fajar Herlani Penguji 1 Alfira Legalia Dwitami Pengarang

Mafia tanah adalah kelompok yang melakukan tindakan melanggar hukum dengan tujuan menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah. Salah satu cara yang sering para mafia tanah gunakan adalah dengan memalsukan dokumen kepemilikan tanah sehingga terbit sertifikat ganda. Berangkat dari hal tersebut maka timbulah permasalahan dalam penelitian ini seperti, apa yang menjadi penyebab banyaknya mafia tanah terkait terbitnya sertifikat ganda dari pendaftaran tanah serta bagaimana harmonisasi penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah dalam memberantas tindakan praktik mafia tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab banyaknya mafia tanah terkait terbitnya sertifikat ganda dari pendaftaran tanah dan mengetahui harmonisasi penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah dalam membrantas tindakan praktik mafia tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan menggabungkan teknik pengumpulan data melalui pendekatan library research untuk mendapatkan landasan teori dan melakukan wawancara untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan dua teori, yakni Pertama, teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, Kedua, teori represif, responsif, dan otonom Nonet selznick, teori ini digunakan untuk memahami permasalahan harmonisasi penegakan hukum terhadap kejahatan pertanahan, khususnya praktik mafia tanah dan kasus sertifikat ganda. Hasil penelitian pada skripsi ini penulis menemukan banyaknya praktik mafia tanah terutama kasus sertifikat ganda yang masih terjadi hingga sekarang yang diakibatkan oleh dua faktor yakni, faktor pemalsuan pada proses peralihan hak (pemalsuan AJB), dan faktor kewenangan pejabat yang melampaui wewenangnya sendiri. Selain itu terkait dengan harmonisasi penegakan hukum terhadap kejahatan pertanahan praktik mafia tanah kasus sertifikat ganda masih terdapat disharmonisasi dalam penegakan hukum. Sehingga dengan ini dengan ini penulis menyarankan kepada para penegak hukum pertanahan seperti BPN, PPAT, PPATS untuk melakukan verifikasi mendalam terhadap setiap permohonan penerbitan sertifikat baru, terutama yang melibatkan perubahan kepemilikan. Serta melakukan pengawasan ketat dan merata bagi PPAT dan PPATS di seluruh wilayah Indonesia