Annie Myranika Dosen Pembimbing 1 Beggy Tamara Penguji 1 Dian Yulviani Ketua Penguji Annie Myranka Ketua Penguji Providensia Hia Pengarang

Untuk menentukan hak asuh anak maka hakim akan menentukan hak asuh yang layak untuk kelangsungan dan keterjaminan kehidupan sang anak. Tetapi Putusan hak asuh anak yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak menutup kemungkinan untuk tetap terjadi perebutan hak asuh anak antara orang tua yang bercerai. Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap akan menjadi hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, maka terhadap putusan hak asuh anak yang sudah berkekuatan hukum tetap akan menjadi hukum dan harus dijalankan oleh kedua orang tua baik dirinya mendapat hak. Sumber data diperoleh dari hukum primer, sekunder dan tersier, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan ketentuan asuh atau tidak. Yuridis normstif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada Dan dalam pelaksanaannya menggunakan penelitian kepustakaan. Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa apabila Putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabilkan Gugatan) kemudian Putusan tersebut memperoleh ketentuan hukum tetap maka dalam keputusan tersebut melekat ne bis in idem oleh karena itu terhadap perkara dan pihak yang sama tersebut tidak boleh dibatalkan untuk kedua kalinya. Sehingga demi kepastian hukum bagi pencari keadilan agar menegaskan dan melaksankan asas ne bis in idem sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterimaPerlindungan hukum dan hak bagi anak setelah kasus perceraian merupakan tindakan yang harus dilakukan dalam melindungi anak dengan menerapkan UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga manfaat ini dirasakan oleh anak dengan peraturan yang sifatnya resmi dan mengikat sehingga dapat menentukan perilaku anak dalam lingkungan masyarakat. Pertimbangan Hakim Dalam mengambil Kebijakan dan melakukan Putusan Pada Putusan No.6/Pdt.G/2023/PN.MKS dalam mengambil kebijkan tentunya harus menjamin keadilan, kebenaran dan kepastian hukum