Sri Jaya Lesmana Penguji 1 Hasan Hamid Safri Ketua Penguji Muhammad Rizqi Fadhillah Penguji 1 Arif Luhur Pakarti Pengarang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripkan ketentuan hukum dalam perjanjian Jual beli tanah dalam telaah hukum di Indonesia dan kekuatan hukum perjanjian dibawah tangan terhadap kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Analisis bersifat Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan hukum di bidang pertanahan, pada dasarnya merupakan penjabaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai pemanfaatan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 yang meletakkan landasan utama bagi Bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. Hukum Adat jual beli tanah bukan merupakan perjanjian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1457 KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Perjanjian Pengikat Jual Beli (PJB) merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh kalangan Notaris untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan jual-beli hak atas tanah. Jual beli tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang sifatnya terdiri dari 3 unsur , yaitu : tunai, riil dan terang. Setelah adanya UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, segala macam tentang pemindahan hak atas tanah diatur dalam UUPA beserta aturan-aturan yang mengikutinya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa jual beli harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT, bermakna bahwa perjanjian jual beli di bawah tangan atas kepemilikan tanah tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali.