Dadi Waluyo Pengarang Sumardi Ketua Penguji Rommy Pratama Pengarang FERDI FIRMANSYAH Pengarang

Hakim adalah ujung tombak dalam memutus sebuah perkara. Hakim memegang kekuasaan tertinggi dalam pengadilan sehingga tidak dapat di intervensi keputusannya. Pada penelitian ini penulis menemukan putusan Nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022 Jo 9/Pid.Sus/2021/PN Amr pada putusan Tingkat pertama terdapat Keputusan yang menurut penulis keliru terhadap pembuktian pada fakta-fakta persidangan. Hakim Tingkat pertama memutus putusan Bebas karena terdakwa tidak memenuhi unsur kedua pada pasal 112 ayat 1 uu no.35 tahun 2009 tentang narkotika, Sehingga penuntut umum mengajukan Upaya hukum berupa kasasi terhadap putusan bebas tersebut. Pada Tingkat kasasi menyatakan putusan pemidanaan karena hakim Tingkat kasasi memiliki keyakinan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut. Namun, Hakim Tingkat kasasi menyimpangi ketentuan Batasan minimum pada pasal 112 ayat 1 dengan ketentuan minimum penjara 4 tahun, tetapi hakim Tingkat kasasi menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode yang dikemukakan oleh Peter Mahmud yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada putusan Nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022 Jo 9/Pid.Sus/2021/PN Amr terdapat Kekeliruan terhadap hakim Tingkat kasasi dalam memeriksa fakta-fakta persidangan dan Hakim Tingkat kasasi yang menerapkan Putusan yang sesuai dengan tujuan hukum dengan mementingkan asas keadilan tetapi mengesampingkan asas kepastian hukum. Saran kepada Hakim Tingkat kasasi yang merupakan judex juris harus lebih cermat lagi dalam menggali fakta-fakta persidangan sehingga dapat menghasilkan Keputusan yang memiliki keadilan, Pada hakim Tingkat kasasi harus dapat menerapkan ketentuan yang berlaku serta diperlukan adanya review Kembali tentang UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.