Siti Humulhaer Ketua Penguji Mamay Komariah Penguji 1 Widodo Budidarmo Penguji 1 Widia Muharani Pengarang

Pada era moderenisasi seperti saat ini perkelahian kelompok atau bentrok antar kubu semakin meresahkan. Pelaku suatu pelanggaran yang melanggar ketentuan hukum diwajibkan untuk bertanggung jawab. Permasalahan yang timbul pada penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana penerapan Restorative Justice yang dilakukan Penegak Hukum dalam menangani kasus bentrok antar warga di Kota Tangerang. Kedua, Apakah yang menjadi hambatan Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan Restorative Justice di Kota Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitia ini adalah yuridis empiris dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Terori yang digunakan teori pidana khusus, teori ini pada umumnya tetap mengacu pada prinsip-prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukum yang lebih umum. Hasil penelitian yang di peroleh dari penelitian ini adalah, warga selaku korban maupun pelaku yang dimana dalam proses penyelesaian tidak semua kasus menerapkan Restorative Justice, karena pihak korban merasa paling dirugikan dan mengambil langkah melaui jalur itigasi atau peradilan. Penyidik Polres Metro Tangerang Kota sedang menyelesaikan kasus bentrok antar warga dengan pendekatan Restorative Justice, menghadapi tantangan dengan memberikan bimbingan kepada keluarga korban dan pelaku untuk tidak mementingkan keinginan pribadi. Dalam proses ini, korban sering meminta ganti rugi dari pelaku, namun sering kali situasi ini dimanfaatkan oleh korban untuk menuntut ganti rugi yang berlebihan. Peneliti menyarankan Kepada pihak penegak hukum terkhusus kepana Tim Penyidik Metro Tangerang Kota diharapkan lebih fokus dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat perihal Restorative Justice dalam kasus Bentrok Antar Warga. Kemudian, Disarankan kepada pihak penegak hukum terkhusus kepada Tim Penyidik Metro Tangerang Kota perihal penggantian kerugian yang di butuhkan oleh korban diharapkan terdapat aturan jelas mengenai seberapa besarnya jumlah yang wajib diberikan oleh pelaku.