Putri Hafidati Ketua Penguji Beggy Tamara Penguji 1 Rizgita Nurul Fauzyah Pengarang Sunarya Penguji 1

Teknologi deepfake digunakan untuk mengganti wajah seseorang dengan wajah orang lain dalam bentuk video dengan tingkat keaslian gambar yang tinggi yaitu meniru objek visual yang nyata. Permasalahan yang timbul pada topik penelitian ini yaitu Pertama, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana video pornografi palsu (deepfake porn) berbasis artificial inteligence (AI) di Indonesia. Kedua, bagaimana kebijakan yang ideal bagi penegakan hukum tindak pidana pembuat video pornografi palsu (deepfake porn) berbasis artificial inteligence (AI) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang sifat penelitiannya bersifat deskriptif, serta teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berupa studi kepustakaan. Dengan bahan primer, sekunder, dan tersier. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, dan teori perlindungan hukum. Hal-hal yang ditemukan dalam penelitian ini salah satunya yakni terdapat 1272 kasus pengaduan KSBG berdasarkan data dari KomNas Perempuan pada tahun 2023 yang diantaranya merupakan kasus Malicious distribution berisi kasus deepfake porn. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang didapatkan oleh korban tindak pidana video pornografi palsu (deepfake porn) berbasis artificial intelligence (AI) diantaranya yakni Perlindungan hukum preventif dan represif, restitusi, kompensasi, dan konseling. Adanya urgensi diciptakannya regulasi khusus terkait artificial inteligence (AI) di Indonesia yang isinya mencakup klasifikasi artificial inteligence (AI) dalam beberapa tingkat resiko dan pasal-pasal mengenai penyalahgunaan artificial inteligence (AI). Saran penulis terhadap permasalahan ini adalah perlunya penyediaan layanan bantuan hukum yang mudah diakses oleh korban deepfake porn, hal tersebut termasuk bantuan dalam hal proses pelaporan dan pendampingan selama proses hukum. Selain itu, perlunya dibuat UndangUndang khusus mengenai artificial intelligence (AI), termasuk didalamnya mengatur mengenai kejahatan deepfake porn, menekankan pada perlindungan data pribadi dan sanksi bagi penyalahgunaan teknologi artificial intelligence (AI).