Edi Mulyadi Ketua Penguji Annie Myranika Penguji 1 Pandri Zulfikar Dosen Pembimbing 2 Hasnah Azis Penguji 1 Krisna Paulus Sihotang Pengarang

Maraknya kasus tindak pidana narkotika di Indonesia telah memunculkan kekhawatiran bagi kelangsungan hidup generasi bangsa. Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah memiliki aturan tentang Narkotika yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari banyaknya kasus yang masuk ke kepolisian, penyidik dihadapkan pada realita bahwa banyaknya kasus yang dihadapi lantas mengurangi tingkat kejahatan tindak pidana narkotika. Penyidik justru menemukan banyak kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif dikarenakan pelaku sebenarnya adalah korban yang perlu disembuhkan dari jeratan bahaya narkotika. Untuk itu Kapolri mengeluarkan aturan tambahan. Aturan tersebut berupa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peranan Polri sebagai penyidik terhadap pertanggungjawaban pidana bagi korban tindak pidana narkotika berdasarkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang akan dilewati oleh korban tindak pidana narkotika dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, dengan data primer dan sekunder, hasilnya menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis terhadap permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik dalam memverifikasi jenis tindak pidana narkotika yang dapat diselesaikan hanya di tingkat kepolisian melalui keadilan restoratif. Menganalisis langkah yang akan dilewati oleh korban tindak pidana narkotika dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Proses yang dilalui pada ditresnarkoba Polda Metrojaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rekomendasi yang dapat diberikan peneliti adalah perlunya fasilitas yang menunjang dikarenakan setelah SP3 korban akan direhabilitasi. Selain itu diperlukan pengawasan yang bertanggung jawab atas proses penyidikan agar kasus yang diselesaikan secara keadilan restoratif benar-benar dapat menurunkan jumlah pelaku tindak pidana narkotika.