Edi Mulyadi Ketua Penguji Tina Asmarawati Penguji 1 Hasnah Azis Penguji 1 Nurdiyansah Pengarang

Penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain. Pemberantas tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak akan mendapatkan titik temu jika hanya mengharapkan dan menunggu hasil investigasi dari pemerintah, tetapi juga harus melibatkan segenap unsur dari anggota masyarakat untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisa strategi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan melalui telaah pada kasuskasus yang berkaitan dengan pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan 1) Strategi Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dilakukan secara preventif dan represif yang mengacu pada Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Kepolisian sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi melakukan Langkah-langkah diantaranya Penerimaan Laporan/Pengaduan; Pengembangan Laporan (Pembuatan BAP); Pemanggilan Saksi-Saksi dan Barang Bukti; Pemeriksaan Tersangka; dan Pelimpahan Berkas Perkara Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan maupun Pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. 2) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Banten berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/447/IX/2022/SPKT I.DITKRIMSUS/POLDA BANTEN tanggal 9 September 2022 dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.