Mustofa Kamil Dosen Pembimbing 1 Edi Mulyadi Ketua Penguji Hasnah Aziz Penguji 1 Yuda Pranata Pengarang Thina Asmarawati Penguji 1

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sumber korupsi terbesar di Indonesia 70% kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Tidak sedikit para penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif (termasuk pihak swasta) terpaksa harus berurusan dengan hukum karena diduga atau terbukti telah melakukan penyimpangan atau menggunakan anggaran pemerintah tidak sebagaimana mestinya melalui proyek-proyek pemerintah khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh kepolisian dan untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung dilapangan. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Subdit 3 Tipidkor Polda Banten adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan penyelidikan, teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan whistle blower dan justice collaborator serta teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP. Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Penyidik yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan di tempat dan keterbatasan bahan keterangan laporan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Seharusnya pihak kepolisian harus lebih mengoptimalkan peran justice collaborator dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, metode penyelidikan yang selama ini sering digunakan juga dapat lebih dioptimalkan, mengingat bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan jenis korupsi terbanyak yang telah mengakibatkan kerugian negara. Dalam rangka mengatasi kesulitan internal, pihak kepolisian harus menyusun tahapan khusus penanganan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa dalam mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, hingga tahap pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan.