Edi Mulyadi Penguji 1 Siti Humulhaer Ketua Penguji Hasnah Aziz Penguji 1 Pandri Zulfikar Dosen Pembimbing 2 Hayyushri Hawignam Astu Pengarang

Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita akan menimbulkan akibat secara lahir dan batin, baik terhadap keluarga para pihak, masyarakat dan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Seiring berkembangnya zaman, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, calon suami istri dapat membuat Perjanjian Pra Nikah. Hal ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 29 yaitu bahwa perjanjian pra nikah dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam perjanjian pra nikah; kedua untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah terhadap harta bersama serta solusinya; dan ketiga untuk memastikan kedudukan harta bersama berdasarkan asas keadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan penelitian lapanagan dengan cara melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapanagan. Untuk pendekatan fenomenologi, yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Hasil penelitian berdasarkan Perjanjian Pra Nikah yang berbentuk Akta Perjanjian Kawin pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penjabaran isi Perjanjian Pra Nikah ini meliputi pemisahan harta sebelum pernikahan, pemisahan hutang sebelum pernikahan, selama pernikahan, atau bahkan setelah perceraian, agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, apabila terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan. Kendala yang akan muncul yaitu mengenai pembuktian harta yang peroleh oleh masingmasing pihak, maka solusinya apabila tidak ada bukti pemilikan, akan dibagi dua sama besar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Berdasarkan penerapan asas keadilan terhadap harta bersama dalam perjanjian pra nikah ini sejalan dengan teori Plato yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara prosedural, jika seseorang telah melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.