Edi Mulyadi Ketua Penguji Indah Permata Sari Pengarang Putri Hafidati Penguji 1 Hasnah Aziz Penguji 1

Penyelesaian perkara Anak berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana pencabulan secara restorative justice di wilayah hukum Polres Serang dan melakukan wawancara bersama Unit Tim Resmob dan Unit PPA Serang di Kantor DP3AKB Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi anak berhadapan dengan hukum dan penerapan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara restoratif justice, serta mengetahui dan menganalisis cara mengatasi hambatan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara restoratif justice. Metode penelitian yg digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan adalah faktor penyebab ABH 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal mencakup lingkup internal keluarga dan faktor eksternal mencakup kemajuan globalisasi dan tekhnologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh Anak. Dalam penerapan restorative justice belu optimal dikarenakan pelaku,korban,keluarga pelaku serta keluarga korban tidak menemukan kesepakatan. Terdapat beberapa faktor kendala dalam Pelaksanaan restorative justice sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum, antara lain masih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan restorative justice, maupun non fisik, Faktor substansi hukum, Faktor struktur hukum, Faktor masih melekatnya paradoks budaya masyarakat. Sedangkan untuk mengatasi kendala yang diterapkan adalah mengubah ketentuan UU SPPA, melakukan koordinasi antar kelembagaan seperti PK BAPAS, PEKSOS, OBH, perlunya sosialisasi UU SPPA,perlu dibuat penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SPPA di lapangan agar pelaksaan UU SPPA dapat berjalan optimal.